JAKARTA – Angga Raka, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), secara resmi dilantik pada 17 September 2025 sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Penunjukan ini menarik perhatian publik karena Angga Raka akan mengemban dua jabatan strategis sekaligus, sebuah kondisi yang dimungkinkan lantaran BKP merupakan lembaga non-struktural, bukan setingkat kementerian.
Pelantikan yang berlangsung di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam sambutannya, Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa rangkap jabatan ini merupakan solusi efektif untuk menyinergikan strategi komunikasi pemerintah di era digital yang kompleks. Dengan posisi ganda ini, diharapkan Angga Raka mampu mengkoordinasikan upaya komunikasi pemerintah secara lebih terpadu dan responsif.
Misi dan Kedudukan Badan Komunikasi Pemerintah
Badan Komunikasi Pemerintah adalah lembaga non-struktural yang baru dibentuk dengan mandat utama untuk menyelaraskan narasi pemerintah, mengelola informasi publik, serta melawan disinformasi dan hoaks yang semakin marak. Pembentukannya didasari oleh kebutuhan mendesak akan orkestrasi komunikasi yang lebih efektif dari berbagai kementerian/lembaga.
Sebagai lembaga non-struktural, BKP tidak memiliki struktur organisasi yang berdiri sendiri secara otonom seperti kementerian, melainkan berfungsi sebagai unit koordinatif atau pelaksana di bawah payung lembaga yang lebih tinggi, seringkali Kementerian Sekretariat Negara atau Kantor Staf Presiden. Status ini memungkinkan Angga Raka untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Wamenkomdigi, di mana ia memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan digital dan komunikasi di kementeriannya.
“Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas dan pengalaman Angga Raka dalam bidang komunikasi, khususnya di ranah digital. Status BKP sebagai lembaga non-struktural secara hukum memungkinkan beliau untuk rangkap jabatan, memastikan koordinasi yang lebih erat antara kebijakan komunikasi digital dengan implementasi di lapangan,” ujar seorang pejabat Kemenko Polhukam yang enggan disebut namanya.
Kedudukan BKP yang tidak setingkat kementerian juga berarti bahwa lembaga ini lebih fokus pada fungsi koordinasi dan eksekusi daripada perumusan kebijakan makro yang biasanya menjadi ranah kementerian. Ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap isu-isu krusial dan memastikan pesan-pesan penting sampai ke masyarakat secara efektif.
Harapan dan Tantangan di Bawah Kepemimpinan Ganda
Dengan latar belakangnya sebagai Wamenkomdigi yang akrab dengan lanskap digital, Angga Raka diharapkan membawa inovasi dan efisiensi dalam tata kelola komunikasi pemerintah. Fokusnya pada isu-isu digital dan literasi media akan sangat relevan dalam upaya BKP menangkal narasi negatif dan membangun kepercayaan publik.
Namun, rangkap jabatan juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal alokasi waktu dan energi. Angga Raka kini harus membagi perhatiannya antara agenda strategis di Kementerian Komunikasi dan Digital serta tugas operasional dan koordinatif di BKP. Koordinasi internal dan eksternal yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan di kedua posisi tersebut.
“Saya optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah, Badan Komunikasi Pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sinergi antara kebijakan digital di Kominfo dan implementasi komunikasi di BKP akan menjadi kunci utama kami dalam membangun komunikasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegas Angga Raka dalam kesempatan terpisah, menggarisbawahi komitmennya.
Masyarakat kini menantikan terobosan konkret dari kepemimpinan ganda Angga Raka, terutama dalam mewujudkan komunikasi pemerintah yang lebih responsif, informatif, dan adaptif terhadap dinamika informasi global.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
