Jakarta, 21 August 2025 – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali mencuri perhatian publik dengan gagasannya mengenai modernisasi sistem pembayaran transportasi dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Ibu Kota. Ahok, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk beralih dari sistem tiket konvensional dan metode penyaluran bansos tradisional ke skema voucher digital.
Usulan ini disampaikan Ahok dalam sebuah kesempatan, menyoroti potensi besar teknologi digital untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola kota. Menurutnya, inovasi semacam ini tidak hanya akan mempermudah warga tetapi juga meminimalisir potensi penyelewengan dana dan data yang tidak akurat.
Efisiensi dan Akuntabilitas Melalui Digitalisasi
Gagasan Ahok tentang penggunaan voucher digital didasari pada prinsip efisiensi dan transparansi. Dalam sektor transportasi, Ahok melihat voucher digital sebagai pengganti tiket fisik atau kartu pembayaran yang memerlukan pengisian ulang secara manual. Dengan voucher digital, pembayaran dapat dilakukan secara nirkontak melalui aplikasi ponsel pintar atau kode QR, mempercepat proses naik-turun penumpang dan mengurangi antrean di loket.
Lebih lanjut, dalam konteks penyaluran bantuan sosial, sistem voucher digital dianggap mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik. Voucher ini dapat disalurkan langsung ke penerima yang terverifikasi melalui platform digital, memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah praktik pemotongan atau salah guna. Data transaksi yang tercatat secara digital juga akan memudahkan audit dan pemantauan, memberikan gambaran jelas mengenai distribusi bantuan.
“Ini adalah langkah menuju modernisasi dan menjadikan kota Jakarta yang lebih efisien dan akuntabel. Pemerintah tidak perlu lagi repot dengan uang tunai atau tiket fisik. Dengan voucher digital, semua lebih transparan, mudah diaudit, dan memberikan data yang akurat untuk perencanaan ke depan,” ujar Ahok, menegaskan visinya.
Model ini juga sejalan dengan inisiatif Jakarta sebagai “kota pintar” atau smart city yang berupaya mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek kehidupan perkotaan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Potensi dan Tantangan Implementasi
Meskipun memiliki potensi besar, implementasi sistem voucher digital di Jakarta tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu krusial adalah kesiapan infrastruktur digital dan literasi digital masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat, terutama lansia atau mereka yang berpenghasilan rendah, memiliki akses atau familiar dengan teknologi ponsel pintar dan aplikasi digital. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan pendampingan yang masif dari Pemprov DKI.
Selain itu, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Sistem voucher digital akan melibatkan data pribadi dan transaksi finansial dalam skala besar, sehingga membutuhkan sistem keamanan siber yang sangat kuat untuk mencegah kebocoran data atau serangan siber. Integrasi sistem ini dengan berbagai penyedia layanan transportasi (seperti TransJakarta, MRT, LRT) dan lembaga penyalur bansos juga memerlukan koordinasi yang kompleks.
Pemprov DKI Jakarta sendiri saat ini telah memiliki beberapa platform digital untuk transportasi seperti JakLingko yang mengintegrasikan berbagai moda, serta data bansos yang terus diperbarui. Usulan Ahok ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemprov untuk terus mengembangkan dan mengintegrasikan sistem yang sudah ada menuju ekosistem digital yang lebih komprehensif. Penerapan sistem ini, jika terlaksana, berpotensi mengubah lanskap interaksi warga dengan layanan publik di Jakarta secara fundamental.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
