JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyoroti alokasi anggaran yang diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk tahun 2025, khususnya terkait tunjangan perumahan. Tanpa adanya penjelasan resmi dan transparan dari pihak DPR, ICW menilai publik berhak berasumsi bahwa kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota dewan masih tetap berlaku, bahkan berpotensi membengkak tanpa pengawasan yang memadai. Kritikan ini muncul di tengah desakan agar lembaga legislatif menunjukkan akuntabilitas penuh atas penggunaan dana publik.
Dalam pernyataan resminya, ICW mengungkapkan kekhawatiran atas apa yang mereka sebut sebagai “anggaran jumbo” yang dialokasikan untuk DPR RI di tahun anggaran 2025. Salah satu pos yang paling menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan yang dinilai tidak jelas dan minimnya informasi rinci yang dapat diakses publik. Isu ini bukan kali pertama mencuat, menyoroti konsistensi masalah transparansi anggaran di lembaga perwakilan rakyat.
Tunjangan Perumahan: Antara Kebutuhan dan Kesenjangan Informasi
Tunjangan perumahan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR RI sebagai kompensasi atas tidak digunakannya rumah dinas. Namun, ICW menggarisbawahi bahwa rincian mengenai besaran, kriteria, dan mekanisme pemberian tunjangan ini seringkali luput dari pengawasan publik. Kesenjangan informasi inilah yang kemudian memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas dan kewajaran alokasi dana tersebut.
Menurut ICW, transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Ketika rincian anggaran, terutama yang terkait dengan fasilitas individu anggota dewan, tidak diungkapkan secara jelas, hal itu dapat menimbulkan berbagai spekulasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi DPR.
Tanpa adanya penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat, publik memiliki hak penuh untuk berasumsi bahwa kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota dewan masih tetap berlaku dan bahkan berpotensi terus membengkak tanpa pengawasan yang memadai. Ini adalah preseden buruk bagi akuntabilitas publik, ujar perwakilan ICW dalam keterangannya yang diterima 26 August 2025.
Lembaga antikorupsi ini mendesak DPR untuk segera memberikan penjelasan resmi mengenai status dan rincian tunjangan perumahan anggota dewan untuk tahun 2025. Penjelasan tersebut diharapkan mencakup dasar hukum, besaran per anggota, serta pertimbangan di balik kebijakan tersebut, terutama jika ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.
Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik
Permasalahan tunjangan perumahan ini hanyalah puncak gunung es dari isu transparansi anggaran DPR secara keseluruhan. Setiap tahun, alokasi dana untuk lembaga legislatif selalu menjadi perhatian, mengingat perannya sebagai pengawas pemerintah sekaligus pembuat kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. Anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah memerlukan akuntabilitas yang setara.
ICW secara konsisten menyerukan agar seluruh pos anggaran, mulai dari biaya operasional, gaji, tunjangan, hingga berbagai fasilitas lainnya, dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Keterbukaan informasi semacam ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi.
Para pengamat politik dan praktisi hukum juga seringkali menyoroti pentingnya keterbukaan ini. Mereka berpendapat bahwa DPR, sebagai representasi rakyat, harus menjadi contoh utama dalam implementasi prinsip transparansi. Ketiadaan penjelasan resmi bukan hanya menimbulkan tanda tanya, tetapi juga berpotensi merusak citra lembaga dan memicu ketidakpercayaan publik pada kinerja wakil rakyat. Desakan ini diharapkan menjadi momentum bagi DPR RI untuk lebih proaktif dalam membuka diri dan memberikan informasi selengkapnya kepada masyarakat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
