Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan untuk menepis spekulasi yang beredar luas mengenai potensi terhentinya proyek strategis nasional tersebut, sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika politik dan ekonomi.
Komitmen Berkelanjutan dan Progres Fisik IKN
Gibran mengungkapkan bahwa ia baru saja melakukan kunjungan kerja ke lokasi IKN pada bulan lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan. Menurut Gibran, progres pembangunan IKN sangat nyata dan terus menunjukkan kemajuan signifikan.
“Pembangunan IKN akan terus berlanjut, tidak ada penghentian. Saya sendiri baru bulan lalu ke sana, dan progresnya sangat terlihat,”
— Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ia menambahkan, tahap selanjutnya dalam pengembangan IKN akan fokus pada pembangunan fasilitas-fasilitas penting, termasuk kawasan yudikatif dan legislatif. Hal ini mengindikasikan bahwa visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap tetap menjadi prioritas, meskipun jadwal dan alokasi sumber daya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Dinamika Anggaran dan Prioritas RAPBN 2026
Meskipun komitmen pembangunan IKN ditegaskan, terdapat dinamika menarik terkait alokasi anggarannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Proyek IKN diketahui tidak masuk dalam daftar program prioritas utama dalam RAPBN 2026, sebuah perubahan signifikan dari statusnya saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk IKN pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp 6,3 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari alokasi anggaran tahun ini yang mencapai Rp 12,5 triliun. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan pengamat ekonomi mengenai prioritas serta strategi pendanaan IKN ke depan, terutama mengenai potensi keterlibatan investasi swasta dan skema pembiayaan non-APBN.
Namun, penurunan anggaran ini tidak serta merta diartikan sebagai penghentian atau perlambatan drastis. Pemerintah tampaknya mengadopsi pendekatan yang lebih terukur, mungkin dengan mengandalkan skema pembiayaan non-APBN atau partisipasi swasta yang lebih besar dalam jangka panjang, seiring dengan target yang ditetapkan. Pernyataan Gibran yang kuat mengindikasikan bahwa meskipun prioritas anggaran bisa bergeser, visi utama IKN sebagai pusat pemerintahan baru tetap kokoh dan berlanjut.
Dengan demikian, pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 26 August 2025 memberikan kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan IKN di tengah berbagai spekulasi. Meskipun tantangan anggaran dan dinamika politik selalu menyertai proyek sebesar ini, pemerintah melalui pernyataan resmi telah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan visi Ibu Kota Nusantara sebagai simbol peradaban baru Indonesia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda