Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan pentingnya implementasi data tunggal dan pergeseran paradigma dari bantuan sosial ke pemberdayaan dalam upaya akselerasi pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada 06 August 2025, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.
Gus Ipul menekankan bahwa keberadaan data tunggal adalah fondasi krusial untuk penyusunan program yang efektif dan tepat sasaran. Selama ini, kerap terjadi tumpang tindih data penerima manfaat dan program bantuan yang kurang terintegrasi, menyebabkan inefisiensi dan ketidakmerataan distribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Sosial menginstruksikan agar semua program berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSKSN), yang diharapkan menjadi rujukan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan di NTT.
Transformasi Paradigma: Dari Bantuan Menuju Kemandirian
Lebih lanjut, Gus Ipul menyerukan perubahan fundamental dalam pendekatan penanganan kesejahteraan sosial. Fokus tidak lagi semata pada pemberian bantuan sosial yang bersifat konsumtif, melainkan pada upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemandirian ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, bantuan harus menjadi stimulan awal, bukan ketergantungan.
Kita harus mengubah paradigma dari sekadar memberi ikan menjadi memberikan kail dan mengajarkan cara memancing. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemandirian masyarakat, bukan hanya solusi instan. Pemberdayaan akan menciptakan siklus positif di mana masyarakat mampu bangkit dan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri secara berkelanjutan.
Strategi pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, hingga pendampingan dalam pemasaran produk. Harapannya, masyarakat NTT, terutama kelompok rentan, dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan bekal kemampuan dan sumber daya yang memadai.
Sinergi Antar Pemangku Kepentingan untuk NTT
Akselerasi pembangunan NTT, menurut Gus Ipul, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat. Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, menyinkronkan program, dan mengidentifikasi potensi kolaborasi yang dapat mempercepat capaian pembangunan.
Menteri Sosial juga menyoroti potensi besar yang dimiliki NTT, baik dari segi pariwisata, pertanian, maupun kelautan. Dengan manajemen data yang baik dan program pemberdayaan yang terarah, potensi-potensi ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan. Komitmen ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di provinsi yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya tersebut.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
