Jakarta, 30 May 2026 – Rifqi, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, secara resmi diamanahkan posisi strategis sebagai Penasihat Khusus untuk Kerja Sama Indonesia-Tiongkok. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam upaya mengoptimalkan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Rifqi menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan amanah tersebut sebagai jembatan yang efektif antara potensi daerah-daerah di Indonesia dengan peluang kerja sama yang ditawarkan oleh Tiongkok. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap inisiatif kerja sama tidak hanya berorientasi pada skala makro, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dan konkret bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Posisi baru ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan investor dari Tiongkok. Dengan latar belakangnya sebagai Ketua Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Rifqi dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika dan kebutuhan spesifik di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari potensi sumber daya alam, pariwis hingga pengembangan UMKM dan sumber daya manusia.
Memperkuat Kemitraan Strategis di Tengah Dinamika Global
Penunjukan Rifqi datang di saat hubungan Indonesia-Tiongkok semakin vital di tengah konstelasi ekonomi dan geopolitik global yang dinamis. Tiongkok telah menjadi salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia, dengan berbagai proyek infrastruktur strategis dan investasi di sektor industri, pertambangan, dan digital yang terus berkembang. Kehadiran seorang penasihat khusus diharapkan mampu mengawal dan memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit).
Rifqi diharapkan dapat mengidentifikasi area-area kerja sama baru yang belum tergarap optimal, serta mengatasi potensi hambatan yang mungkin muncul. Hal ini termasuk memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan mendorong transfer teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem kerja sama yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pemerintah Indonesia secara konsisten menyatakan komitmennya untuk menarik investasi asing yang berkualitas dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Kerja sama dengan Tiongkok, melalui peran Rifqi, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global.
Mendorong Pembangunan Inklusif Berbasis Potensi Lokal
Misi Rifqi untuk menjembatani kebutuhan dan potensi daerah-daerah merupakan inti dari penunjukan ini. Konsep ini mencakup upaya untuk membawa investasi Tiongkok tidak hanya ke kota-kota besar, tetapi juga ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi unik namun masih kurang tergarap. Misalnya, pengembangan pariwisata berbasis komunitas di daerah terpencil, hilirisasi produk pertanian dan perkebunan lokal, atau pembangunan infrastruktur pendukung untuk sentra produksi daerah.
Pendekatan ini akan melibatkan koordinasi aktif dengan pemerintah daerah, asosiasi bisnis lokal, dan masyarakat adat untuk memastikan bahwa proyek-proyek kerja sama benar-benar relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Hal ini juga menjadi upaya untuk memitigasi risiko kesenjangan pembangunan dan memastikan bahwa keuntungan dari kerja sama bilateral ini dapat dirasakan secara merata.
“Saya akan memanfaatkan amanah ini untuk memastikan bahwa setiap kerja sama yang terjalin tidak hanya menguntungkan di tingkat makro, tetapi juga benar-benar menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kita harus mampu menjembatani kebutuhan spesifik daerah dengan potensi investasi dan pasar yang ditawarkan Tiongkok, demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Rifqi.
Dengan pengalaman legislatifnya, Rifqi diharapkan dapat membawa perspektif yang komprehensif, mengintegrasikan kepentingan nasional dengan aspirasi daerah dalam setiap diskusi dan negosiasi kerja sama. Penunjukan ini menjadi sinyal positif bagi penguatan kerja sama Indonesia-Tiongkok yang lebih terstruktur dan berorientasi pada dampak nyata bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
