Jakarta, 19 December 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pernyataan ini disampaikan sebagai jaminan atas kesiapan dan responsivitas negara dalam menghadapi berbagai insiden, terutama bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Penegasan Mendagri Tito menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarlembaga serta tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Hal ini diharapkan mampu mempercepat respons dan efektivitas bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, serta memastikan langkah mitigasi dan pemulihan berjalan optimal.
“Pemerintah hadir penuh dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hanya tentang respons saat kejadian, tetapi juga upaya mitigasi dan pemulihan jangka panjang. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang optimal,” tegas Mendagri Tito Karnavian dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta pada 19 December 2025.
Menurut Tito, kehadiran penuh pemerintah mencakup seluruh fase penanganan bencana, mulai dari pra-bencana melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan, saat tanggap darurat dengan pengerahan sumber daya dan evakuasi, hingga pasca-bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah komitmen nyata yang tercermin dalam langkah-langkah konkret di lapangan.
Strategi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam menjalankan amanat ini, pemerintah mengaktifkan berbagai elemen dan lembaga terkait. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi koordinator utama di tingkat pusat, didukung oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta institusi TNI dan Polri yang selalu siap siaga mengirimkan personel dan peralatan.
Di tingkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran vital sebagai garda terdepan. Mereka bertanggung jawab langsung dalam memobilisasi sumber daya lokal, melakukan evakuasi, mendirikan posko pengungsian, serta mendistribusikan bantuan logistik. Kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, diinstruksikan untuk proaktif memimpin dan mengoordinasikan seluruh upaya penanganan di wilayah masing-masing.
Koordinasi lintas sektor juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Basarnas untuk operasi pencarian dan penyelamatan, relawan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta yang seringkali turut berkontribusi dalam bentuk donasi dan bantuan. Pemanfaatan data dan teknologi, seperti sistem peringatan dini (early warning system), juga dioptimalkan untuk meminimalkan risiko dan kerugian.
Tantangan dan Komitmen Jangka Panjang
Wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumut, dan Sumbar, dikenal memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, hingga banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Faktor geografis yang didominasi pegunungan, dataran rendah, dan garis pantai panjang, ditambah dengan dampak perubahan iklim, semakin meningkatkan kompleksitas penanganan bencana.
Menyadari tantangan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya komitmen jangka panjang. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas BPBD daerah, pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, serta edukasi dan simulasi bencana kepada masyarakat secara berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga risiko kerugian jiwa dan harta benda dapat ditekan seminimal mungkin.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, memastikan bahwa daerah yang terdampak dapat pulih lebih cepat dan membangun kembali dengan konsep “build back better”. Penegasan Mendagri ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di tiga provinsi Sumatra tersebut.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
