JAKARTA – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menegaskan komitmennya untuk memastikan penyusunan buku sejarah baru Indonesia akan melalui proses yang sangat transparan, ilmiah, dan independen. Penekanan ini disampaikan sebagai jaminan kredibilitas akademik yang tinggi, sekaligus upaya membentengi narasi sejarah nasional dari potensi intervensi kepentingan politik praktis. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan karya sejarah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh elemen bangsa.
Proses Komprehensif dan Pendekatan Ilmiah
Proses penyusunan buku sejarah terbaru ini dirancang secara sistematis dengan melibatkan panel ahli independen dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di seluruh Indonesia. Para akademisi dan sejarawan yang tergabung dalam panel ini dipilih berdasarkan rekam jejak keilmuan dan integritas mereka, dengan tujuan utama untuk menjamin objektivitas dan kedalaman analisis. Kemenbud menjelaskan bahwa metodologi yang digunakan akan mengacu pada standar historiografi modern, termasuk penggunaan sumber primer dan sekunder yang sahih, serta interpretasi yang multi-perspektif.
Juru Bicara Kemenbud, dalam keterangan resminya pada 15 December 2025, menyatakan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis, penulisan draf, hingga proses peninjauan ulang (peer review), akan dilakukan secara terbuka. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap narasi yang termuat telah melewati uji ketat para pakar dan tidak hanya mencerminkan satu sudut pandang tunggal. Pelibatan berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, juga menjadi bagian integral untuk memperkaya perspektif sejarah yang komprehensif.
“Sejarah adalah fondasi identitas bangsa. Oleh karena itu, penyusunannya harus bebas dari tendensi politis sesaat dan didasarkan pada fakta serta interpretasi ilmiah yang kuat. Kami menjamin setiap narasi dalam buku ini akan melewati saringan ketat para sejarawan independen demi menghasilkan pemahaman sejarah yang utuh dan akurat bagi generasi mendatang.”
Independensi Mutlak dari Intervensi Politik
Aspek krusial lain yang ditekankan oleh Kemenbud adalah independensi total dari campur tangan politik. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa buku sejarah kerap menjadi alat legitimasi kekuasaan, yang berpotensi mendistorsi fakta dan memarginalkan suara-suara minoritas. Oleh karena itu, Kemenbud berkomitmen penuh untuk menjaga panel ahli agar dapat bekerja tanpa tekanan eksternal, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kelompok kepentingan lainnya, demi menjaga integritas karya ini.
Kementerian Kebudayaan meyakini, dengan pendekatan yang transparan dan berbasis ilmiah ini, buku sejarah baru Indonesia tidak hanya akan memenuhi standar akademik tertinggi, tetapi juga akan menjadi referensi tepercaya bagi pendidikan nasional. Diharapkan buku ini dapat menyajikan lintasan sejarah bangsa dengan kejujuran intelektual, menyoroti kompleksitas peristiwa, dan memberikan ruang bagi pemahaman kritis siswa serta masyarakat luas. Proses ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menghadirkan narasi sejarah yang matang dan berkelanjutan, jauh dari bayang-bayang kepentingan sesaat dan demi masa depan bangsa yang lebih cerah.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
