Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada 11 October 2025 angkat bicara mengenai rumor kenaikan dana reses bagi setiap anggota dewan periode 2024-2029. Pernyataan Dasco ini muncul di tengah spekulasi yang berkembang dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat serta pengamat, terkait alokasi anggaran operasional bagi wakil rakyat.
Kabar mengenai potensi peningkatan dana reses telah memicu beragam respons, terutama mengingat fungsi dana tersebut yang esensial namun sering kali menjadi sorotan publik terkait transparansi dan akuntabilitasnya. Dasco, yang juga merupakan pimpinan parlemen, merasa perlu memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang beredar.
Latar Belakang dan Fungsi Dana Reses
Dana reses merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada setiap anggota DPR untuk membiayai kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kegiatan ini krusial sebagai jembatan antara wakil rakyat dengan konstituennya, bertujuan untuk menyerap aspirasi, memantau pelaksanaan program pembangunan, serta mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk proses legislasi dan pengawasan.
Siklus reses dilakukan secara berkala dalam satu masa sidang DPR, biasanya empat kali dalam setahun. Anggaran yang dialokasikan diharapkan dapat mendukung mobilitas, akomodasi, serta pelaksanaan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah daerah. Efektivitas penggunaan dana ini menjadi tolok ukur penting bagi kinerja anggota dewan dalam menjalankan amanat konstitusionalnya.
Isu kenaikan dana reses untuk periode mendatang, yakni 2024-2029, secara otomatis menarik perhatian publik. Periode ini akan menjadi era baru dengan tantangan yang mungkin berbeda, sehingga besaran anggaran yang dianggap proporsional dan akuntabel menjadi perdebatan.
Sorotan Publik dan Akuntabilitas
Setiap pembahasan terkait anggaran DPR, termasuk dana reses, selalu menjadi magnet perhatian publik. Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang antikorupsi serta tata kelola pemerintahan kerap menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana ini. Kekhawatiran muncul terkait potensi penyalahgunaan atau inefisiensi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat.
Menanggapi isu tersebut, Dasco menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak DPR. Ia menyatakan bahwa setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan pasti telah melalui kajian mendalam dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Penting untuk meluruskan informasi yang beredar. Setiap kebijakan anggaran, termasuk dana reses, pasti melalui mekanisme dan pembahasan yang transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan kondisi ekonomi terkini,” kata Dasco, menjelaskan. “Kami memastikan bahwa alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk menunjang tugas konstitusional anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan tidak serta merta naik tanpa dasar yang jelas.”
Pernyataan Dasco ini diharapkan dapat meredakan spekulasi dan memberikan gambaran lebih utuh kepada publik. Namun, permintaan akan detail dan mekanisme pengawasan yang lebih transparan kemungkinan besar akan tetap menjadi tuntutan utama dari berbagai elemen masyarakat. DPR diharapkan dapat terus membuka diri terhadap masukan dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan akuntabel.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
